Darilaut- Hasil riset potensi berbasis kekayaan laut Indonesia oleh industri lokal masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terbukti "Oleh karena itu, ke depan LIPI akan terus memperbaiki ekosistem riset dan inovasi, mengundang industri melakukan riset di kawasan sains dan teknologi, membuka akses ke berbagai lab dan instrumen I Kekayaan Alam dan Energi Indonesia serta Kesalahan Model Pengelolaannya. Indonesia merupakan negara yang besar. Luas wilayah teritorial Indonesia sekitar 5 juta km2. Sekitar 1,9 juta km2 berupa daratan sedangkan 3,1 juta km2 berupa lautan. Jika ditambah dengan zona ekonomi eksklusif, luas wilayah Indonesia menjadi lebih dari 7,5 juta km2 BerandaRadar Kotawaringin Pengelolaan Perikanan Laut Belum Maksimal. Pengelolaan Perikanan Laut Belum Maksimal. Admin. Sel, 23 Maret 2021 Ming, 28 Maret 2021 31 views. Bagikan ini: Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru) karena pengelolaan laut bukanlah wewenang kita lagi," ujarnya. PembangunanKelautan Indonesia Belum Optimal. 22 Oktober 2013, 15:47 WIB. Oleh: Ika. 18458. PDF Version. Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Sayangnya bangsa Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada. "Indonesia punya potensi produksi perikanan terbesar di dunia sekitar 65 juta ton per tahun AriefLatjuba, SE M.Si kepada RRI mengakui, pengelolaan hasil produksi Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum maksimal, hal ini disebabkan belum ditunjang infrastruktur yang memadai serta penangan pasca tangkap ditingkat nelayan belum optimal. "Terlihat masih kecil dan belum maksimal, kelautan dan perikanan Sulawesi Daerahberwenang untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administrasi, Hal ini karena tidak mudah untuk memberikan batas di lautan, dan kesadaran yang rendah dari nelayan untuk ikut serta menjaga pesisir. tetapi lebih maksimal pada kedalaman 5 - 20 meter atau pada Jalur I (< 3 mil laut jarak JAKARTA Pengelolaan kekayaan alam di Indonesia dinilai belum maksimal dan justru merugikan banyak kalangan, baik masyarakat maupun pengusaha. Contohnya, rencana pemerintah untuk menaikkan royalti batubara untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hanyasaja potensi itu belum dikelola secara maksimal, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, saat membuka acara Seminar Nasional 1st Indonesian Geography Student Summit (IGSS) 2016 di gedung Sangkareang. "Potensi sumber daya pesisir dan laut NTB sendiri sangat melimpah. Cina menurut data World's Top Exports (2020) berhasil menjadi negara eksportir terbesar ikan laut dunia, karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan hal yang mendasar dan mendesak dalam pengelolaan sumber daya kelautan/kemaritiman yang berkesinambungan. m9Ms. Mahasiswa/Alumni Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung14 Juni 2022 1441Jawaban yang benar adalah C. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Indonesia merupakan negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya, dengan luasnya wilayah perairan tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat banyak, namun pengelolaan sektor kelautan belum maksimal contohnya seperti ketersediaan infrastruktur yang belum berkualitas, selama ini pengelolaan sektor ekonomi kelautan dilakukan secara tradisional dan berorientasi mendulang keuntungan finansial sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan, hal ini yang kemudian menyebabkan pengelolaan sektor kelautan terbilang belum maksimal. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sektor kelautan yang belum maksimal, ditunjukkan kecuali ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Jakarta, - Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting dan berarti bagi masyarakat, bangsa dan negara. Besarnya wilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70 persen, dapat dimanfaatkan. Salah satunya, untuk segi pangan. Baca Juga KKP Didorong Fokus Budi Daya Lobster Domestik Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi diantaranya angka GPD yang rendah, atau sekitar 30 persen dari sumbangan hasil laut. Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan kementerian, instansi dan lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menyebabkan kurang harmonisnya implementasi kebijakan. Persoalan lainnya adalah konektivitas, dimana rantai pasok dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbentur salah satunya berupa mahalnya ongkos laut dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa pesisir belum berkorelasi dengan arahan kebijakan pembangunan, baik RTRW maupun RZWP3K. Hal ini menjadi suatu kendala pembangunan desa pesisir yang berbasis potensi biota laut. Paralel dengan hal tersebut, pandemi virus corona Covid-19 selama beberapa bulan belakangan telah memukul perekonomian Indonesia secara umum. Hampir seluruh sektor luluh lantak dibuatnya dan berdampak langsung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, di tengah situasi pendemik saat ini, diperlukan skenario untuk pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka mencapai Indonesia maju, sejahtera dan berdaulat. Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk "Pengembangan Industri Pangan Laut Terpadu DI Kawasan Pesisir Pasca-Covid-19 yang diikuti lebih dari 700 peserta, Rabu 15/7/2020. Baca Juga Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil Acara ini digelar Perluni PWK ITI Perhimpunan Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia bekerja sama dengan Program Studi PWK - ITI dan Ikatan Ahli Perencanaan IAP Provinsi Banten. Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Ahmad Aris dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, ahli kelautan Rokhmin Dahuri, pemerhati transportasi laut dan logistik maritim Harry Boediarto dan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Fransiskus Roberto Diogo. Hadir pula sebagai pembahas, perwakilan LSM Juang Laut Lestari Lombok Nusa Tenggara Barat NTB Juanita Mandagi, praktisi pembudidaya teripang Sahid SP, dan pemerhati pengembangan kawasan laut dan pesisir Freude TP Hutahaean. Wakil Rektor Institut Teknologi Indonesia ITI, Dwita Suastiyanti, mengungkapkan, perencana wilayah kota sudah seharusnya mengambil peran penting dalam mengatasi persoalan terkait perencanaan ruang baik di wilayah darat maupun laut. Baca Juga KKP Jaga Pasar Ekspor Perikanan di AS dan Eropa "Melalui diskusi ini harus lahir sejumlah poin yang dapat menjadi solusi cerdas dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut pasca-Covid-19,” kata Dwita. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden KSP, Febry Calvin Tetelepta yang menjadi keynote speech dalam webinar ini menyatakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut ini sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. "Revitalisasi tambak rakyat harus menjadi optimal dan berkelanjutan karena perikanan budidaya merupakan masa depan. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga serta turut melibatkan pemerintah daerah," kata Febry. Ahmad Aris menegaskan, perencanaan spasial, tata ruang laut dan zonasi laut seharusnya mengawali arah penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Baca Juga Penyebab Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan Belum Maksimal "Selain itu, KKP telah membangun program sentra keluatan dan perikanan terpadu di 13 lokasi di Indonesia Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Moa yang dapat dijadikan contoh,” jelasnya. Sementara, Rokhmin Dahuri menegaskan, disparitas pembangunan wilayah masih jomplang di Indonesia. Seharusnya dalam pembangunan kelautan 60 persen fokusnya diletakkan di sektor ekonomi karena tingginya penganguran, terutama pasca-Covid19. Harry Boediarto menambahkan, penataan ruang perairan harus mulai dilakukan. Harry mengajak seluruh pihak lewat ujaran Ayo kita semua ke laut’ termasuk mulai mengarahkan investasi ke sektor laut. "Perlu juga adanya wilayah yang menjadi pilot project, dimana teknologi maju perikanan diterapkan, dengan model bisnis kelautan yang berkelanjutan,” tandasnya. Fransiskus Roberto Diogo mengaku optimistis atas pemanfaatan sumberdaya laut terutama di Kabupaten Sikka. "Tidak usah pesimis dengan pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah politik anggaran dan kemitraan yang baik untuk pengembangan sumberdaya laut. Perlu kebijakan yang lebih masif dan berani dengan melibatkan semua pihak,” kata Fransiskus. Baca Juga Birokrasi Ekspor Benih Lobster Jangan Rugikan Nelayan Sementara itu, Juanita Mandagi, menegaskan, penataan ruang haruslah sinergis dan saling mengisi. "Kita harus beranjak dari tingkatan paling bawah. Desa menjadi ujung tombak untuk indutri pangan laut terpadu supaya masyarakat dapat menikmati,” kata Juanita. Mendukung hal ini, Freude TP Hutahaean menyatakan, saat ini belum ada kawasan di Indonesia yang mengembangkan potensi kelautan secara profesional. "Indonesia belum mengelola bahan baku secara maksimal. Hanya berperan sebagai eksportir yang kemudian masuk ke negara Eropa, Tiongkok, dan lain-lain,” pungkasnya. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini